Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan dari LKPP RI Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat Nasional.  Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pengadaan,  Perubahan Paradigma Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tanggal 30 - 31 Oktober 2018 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) ITB Bandung - Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan Penghargaan National Procurement Awards Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Agus Prabowo, mewakili Presiden Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang, H. Soma Atmaja mewakili Bupati Tangerang.

Kegiatan ini selain dibuka oleh Kepala LKPP juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, SE, Rektor ITB, Prof. DR. Suyudi. Dalam sambutannya Kepala LKPP menekankan perlunya perubahan di lingkup sumber daya manusia, dengan ditandai melalui penggabungan unit yang menangani proses pemilihan penyedia barang/jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

Pembentukan UKPBJ ini juga dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi K/L/Pemda (Procurement Center of Excellent). Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap acuan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa yang berciri: berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keselurhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan, dalam membangun kapabilitas organisasi pengadaan.  “Adapun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, Perbaikan Berkelanjutan (Se-koper).” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

Melalui Video Conference Menkeu RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah pun semakin didorong untuk memberikan "value for money" terhadap hasil pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan barang/jasa. APBN Rp 2.387 Triliyun akan mendukung semua kegiatan LKPP di Pemerintahan Pusat  dan seluruh LPSE di Pemerintahan Daerah se-Indonesia.

Kegiatan ini diselingi dengan peluncuran terbaru Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) V.4.3, Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) V.2 dan e-katalog V.5 serta pemberian penghargaan kepada LPSE dan UKPBJ dan seluruh insan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berprestasi dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rakornas Pengadaaan Barang/Jasa ini diikuti lebih dari 3000 pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang berasal dari seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang menyampaikan rasa bangga atas raihan penghargaan, "Penghargaan ini menjadi deretan penghargaan dan prestasi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tangerang Gemilang!! ", tutup Soma dengan pose mengepalkan tangan. *opung/tfq


Bagikan artikel ini